Tasik Zone Kreativitas Muda Untuk Indonesia
Related Articles
Oleh Ir Nanang Nurjamil
Pemkot harus benar menghitung kesiapan melalui beberapa hal yg mendasar, antara lain :
(1) ketersediaan kebutuhan hidup dasar bagi masyarakat karena kebijakan penaroa PSBB tentunya akan berdampak terhadap kesulitan masyarakat dalam mencari nafkah, sebagai dampak dan konsekuensi dari ketentuan pemerintah untuk berada di rumah saja dan keluar jika sangat penting sekali.
(2) Pemkot juga harus benar-benar menghitung anggaran untuk realokasi terhadap tiga kegiatan utama, yaitu : (a) pemenuhan alat kesehatan, (b) menghidupkan industri yang mendukung kegiatan PSBB dan ini point yang paling penting : (c) kebutuhan layanan dasar melalui bantuan sosial. Seperti itulah ketentuan sebagaimana diatur didalam PP Nomor-21, tahun 2020, tentang : PSBB dalam rangka Penanganan Covid-19, pasal 4 ayat
(3) bahwa Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan MEMPERHATIKAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK.
Karena itu, Jika aspek-aspek tersebut belum dihitung dan dipersiapkan secara holistik, komprehensif dan matang, jangan dipaksakan memberlakukan status PSBB, meski hanya di 3 Kecamatan,,nanti malah menimbulkan polemik baru ditengah masyarakat yang kondisinya kini sudah sangat memprihatinkan. Apalagi Secara epidemilogi (pola penyebaran penyakit) dan jumlah pasien positif covid-19 yang ditest berdasarkan SWUB di Kota Tasikmalaya, tidak begitu signifikan dibanding dengan jumlah pasien positiv covid-19 di bodetabek, angka yang muncul kebanyakan baru berdasarkan hasil Rapid Test dan tetap diangka 29 dengan 5 sembuh dan 2 meninggal, sisanya masih dalam perawatan. Jadi esensi kondisi kemendesakan untuk menerapkan PSBB di Kota Tasikmalaya dimana ? Menurut pengamatan saya belum sa’atnya, kita lihat paling tidak 1 bulan kedepan, sambil pemerintah menyiapkan segala sesuatunya. Lebih baik Cepat distribusikan itu APBD yang 24,6 Milyar untuk 17.000 KK.
