Kota Tasikmalaya, tasikzone.com – Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya H Murjani SE.,MM menghadiri Musrenbang Sektoral Dinas Kesehatan RKPD 2025, senin (26/01/2014) di Aula Balai Kota.
Pada kesempatan tersebut dirinya menyampaikan Masyarakat kota Tasikmalaya sudah Universal Health Coverage (UHC) 99% (Rilis Laporan ketua BPJS bahkan sudah 100%) Indek kesehatan yang terus membaiik setiap tahun dan di tahun 2023 sebesar 81.42 point, Ini juga diikuti Harapan hidup 72.92 Persen.
“Artinya masyarakat Kota Tasikmalaya ini sudah memiliki jaminan kesehatan dan ini jangan dikhawatirkan,” kata H Murjani kepada wartawan.
Dirinya pun, berharap dengan seluruh masyarakat sudah memiliki jaminan kesehatan dan seluruh Rumah sakit dipastikan menerima BPJS kesehatan ini nanti akan berdampak bermuara ke kesejahteraan masyarakat.
Sebab, tema pembangunan kita adalah Investasi, Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Artinya investasi yang masuk ini akan ada kontribusi besar terkait hadirnya masyarakat yang sehat sehingga sama sama menguntungkan,” tuturnya
Namun dirinya menggaris bawahi bahwa betul urusan kesehatan sudah selesai BPJSnya jadi jaminan. Namun, harus dingat dengan tingginya kemiskinan di kota Tasikmalaya yang trendnya meski turun akan tetapi angkanya masih cukup tinggi di angka 11,53 persen.
“Ini juga masih menjadi kendala, meski sudah dijamin kesehatannya namun masyarakat miskin tadi ada beberapa penyakit yang tidak bisa ditangani di Tasikmalaya sehingga harus di rujuk ke Bandung bahkan ada penyakit tertentu sampai berobat di bandung sampai satu bulan dan ini akan menjadi kendala,”Bebernya
Lanjutnya, Masyarakat miskin untuk biaya hidupnya seperti apa dan transportasinya Sehingga ini harus menjadi bahan pemikiran Dinas Kesehatan harus singkron dengan Dinas Sosial sehingga harus duduk bersama untuk menangani hal itu.
“Bahkan tidak sedikit orang karena dengan biaya hidup yang tidak kuat dan berhenti untuk berobat,” ucapnya
Mudah mudahan di 2025 nanti pemerintah hadir untuk masyarakat yang benar benar masyarakat miskin bukan hanya menggratiskan iuran BPJS namun memikirkan biaya hidupnya.
“Mudah Mudahan akan kita lihat lagi, sampai musrenbang tingkat kota sehingga bisa mengawal di 2025 nanti,” tandasnya (***)