Tasik Zone Kreativitas Muda Untuk Indonesia
Related Articles
Kabupaten Tasikmalaya, tasikzone.com – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui dinas kesehatan menyampaikan Surat edaran berkaitan dengan rekomendasi Jamkesmas.
Dalam surat yang ditandatangani langsung Oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya ini untuk sementara menghentikan rekomendasi jamkesmas sampai terbit Peraturan Bupati terbaru.
Hal tersebut berdasarkan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Pada halaman 40 poin vi berbunyi
“Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri [Sebagian atau seluruhnya] Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda”.
Hal tersebut diatas ditanggapi oleh Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, H Asep Sofari menurutnya dirinya tidak setuju kalau untuk membantu masyarakat dihentikan.
“hari ini kalaupun dihentikan saya tidak setuju peluang membantu masyarakat miskin tidak ada” Kata Politisi Partai Gerindra
Alasan diberhentikan, Hari ini dengan adanya regulasi pemerintah pusat bahwa daerah tidak boleh menerbitkan Jaminan sosial diluar BPJS harus satu komando dari pusat.
“Namun disisi lain tidak semua masyarakat terkaper oleh BPJS Kesehatan terutama masyarakat miskin yang belum masuk PBI” Tuturnya
Oleh karena itu, harus ada jalan tengah rumah sakit tidak terbebani dan masyarakat terbantu, perlu ada Format dan regulasi harus ditetapkan supaya tidak Los kontrol.
“Pemerintah melalui dinas kesehatan dan dinas sosial mengeluarkan regulasi masyarakat yang dibanti ini yang belum terkaper BPJS karena itu diperbaiki saja regulasinya supaya betul betul selektif” Pungkasnya
