Tasik Zone Kreativitas Muda Untuk Indonesia
Related Articles
Tasikzone.com – Kuasa Hukum Pemohon Praperadilan Terbitnya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) Kasus dugaan korupsi dana Biaya Operasional Pimpinan (BOP) dan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut Tahun 2014-2019, Asep Muhidin, SH., MH merasa kecewa dan aneh dengan berbagai jawaban penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Garut yang melakukan proses penanganan perkara dugaan korupsi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019.
Pasalnya, berdasarkan fakta-fakta di persidangan Kejari Garut banyak melakukan dugaan pelanggaran.
Hal ini disampaikan Asep Muhidin, SH., MH saat Jumpa Pers bersama sejumlah media, Jumat (09/08/2024) di Perum Praja Graha Indah No. 1, Jl. Cipanas, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, .
“Kami sebagai pemohon melihat langsung dan menilai, apa yang dilakukan pihak Kejari Garut dalam penanganan dugaan Tipikor di DPRD Garut tidak sesuai dengan Perja (Peraturan Jaksa Agung) RI No. Perja-039/A/JA/10/2010. Selain itu, kami juga menilai bahwa proses penyelidikan dan penyidikan tidak sesuai dengan KUHAP,”kata Asep Muhidin.
Sebagai masyarakat Garut yang dikenal rajin menjalani proses Praperadilan, Asep Muhidin bahkan dengan terang-terangan Kejari Garut diduga kuat sudah membuat informasi menyesatkan atau berita Hoaks.
“Selama ini kita sudah tahu bahwa Kejari Garut melalui Kepala Kejaksaan Negeri Garut terdahulu yakni Dr. Neva Sari Susanti sudah melakukan penyitaan ke Gedung DPRD Kabupaten Garut sekitar 08 Agustus 2023. Kala itu, penggeledahan langsung dipimpin Kepala Seksie Pidana Khusus yakni Yosef,” ujar Asep Muhidin.
Lanjutnya, setelah melakukan penggeledahan, pihak Kejari Garut menyampaikan kepada sejumlah media, bahwa lembaganya telah melakukan penghitungan kerugian negara akibat dugaan korupsi Reses dan dana BOP DPRD Garut 2014-2019.
“Saat itu Kejari Garut memberikan informasi secara terbuka kepada media bahwa dugaan kerugian korupsi di DPRD Garut tahun 2014-2019 sebesar Rp. 1,2 Miliar,”ucapnya.
Tetapi, berdasarkan fakta persidangan Praperadilan yang kami mohonkan ke PN Garut, dua penyidik Kejari Garut yang dihadirkan sebagai saksi mengaku kesulitan menemukan dua alat bukti yang diminta BPKP untuk menghitung jumlah kerugian negara.
“Lalu metode apa yang dilakukan Kejari Garut sehingga berani menyebut kerugian negara hingga satu miliar lebih,” tandasnya.
Asep juga menjelaskan, berdasarkan fakta persidangan, Hakim Tunggal yang dipimpin Sandi Muhammad Alayubi, SH., MH juga menanyakan pola apa yang dilakukan pihak Kejari Garut selama ini.
“Jawaban dari penyidik katanya potensi kerugian itu muncul, setelah pihak Kejari melakukan penghitungan kasar. Namun setelah berkoordinasi dengan BPKP, bukti-bukti yang disampaikan pihak Kejari Garut dianggap masih kurang dan belum dapat menentukan jumlah kerugian negara,” ungkapnya.
Asep Muhidin yang baru-baru ini viral karena ikut tergabung sebagai Kuasa Hukum Pegi Setiawan kembali mengulas fakta di persidangan yang dilaksanakan PN Garut dengan agenda keterangan saksi, Rabu (07/08/2024).
Menurutnya, saksi dari penyidik mengakui tidak bisa menemukan dokumen sebagai bukti-bukti yang diminta BPKP dikarenakan Cathering atau tempat makan yang menjual makan minum oleh DPRD Garut tidak lagi ditemukan.
“Lalu, selama ini. Tepatnya sejak apa yang dilakukan Kejari Garut selama melakukan penyelidikan, penyidikan bahkan sampai dengan diterbitkannya SP3 sekitar Desember 2023 kalau mencari rumah makan saja tidak mampu,” jelasnya.
seharusnya, pihak Kejari Garut tidak perlu gengsi untuk mengakui bahwa mereka tidak mampu mengungkap dugaan Tipikor di tubuh DPRD Garut.
Kejari Garut bisa meminta bantuan kepada masyarakat agar kasus ini terang benerang dan bukannya malah menerbitkan SP3, sehingga ada masyarakat yang mengajukan permohonan Praperadilan ke PN Garut.
“Pak Hakim Sandi juga sempat bertanya kepada saksi penyidik Kejari Garut, apakah Kejari bisa meminta bantuan kepada pihak lain yakni masyarakat, kalau penyidik tidak bisa menemukan bukti-bukti yang dibutuhkan,”tuturnya.
Karena, saksi penyidik mengaku bahwa bantuan dari siapapun akan diterima selama bisa membantu proses penegakan hukum dan membuka tabir yang sedang dipersoalkan, maka Hakim menyampaikan persoalan Dana BOP dan Reses DPRD Garut seharusnya tidak sampai ke persidangan.
“Saat itu saya menyampaikan bahwa selama ini tidak ada informasi dari penyidik terkait bantuan dari masyarakat,” katanya.
Masih menurut Asep Muhidin, Kejari Garut harus mempedomani setiap aturan hukum yang berlaku, termasuk Peraturan Jaksa Agung. Dengan demikian, proses penegakan hukum bisa berjalan sempurna serta tidak membuat gaduh di masyarakat.
“Peraturan Jaksa Agung Pasal 5 sudah mengatur proses jangka waktu penyelidikan dan di Pasal 19 jangka waktu pelaporan penyidikan. Nah dalam hal ini, kami merasa heran dengan waktu proses hukum penanganan dugaan korupsi di DPRD Garut Tahun 2014-2019 sampai dengan 5 tahun, namun hasilnya tidak bisa menemukan alat bukti yang cukup. Bahkan, pihak Kejari Garut tidak bisa menemukan rumah makan yang disebut anggota dewan sering digunakan untuk menyediakan jasa makan minum selama kegiatan reses, kan aneh,” ungkapnya.
Asep Muhidin mengulas pernyataan pemohon, yakni Asep Ahmad. Saat itu pemohon mengajukan pertanyaan kepada saksi penyidik terkait perhitungan apa yang digunakan Kejari Garut ketika menentukan dugaan korupsi hingga mencapai Rp 1.3 Miliar.
“Jawaban penyidik dalam keterangannya, kalau untuk kerugian negara 1.3 Miliar itu potensi yang bisa terjadi pada kasus DPRD Garut. Yang namanya potensi disampaikan juga kepada ahli yakitu ke BPKP. Dana Mamin paling besar bisa lebih dari 20-30 juta. Saat tidak ada buktinya, maka penyidik harus mencari terlebih dahulu, seperti penyedia makan minum yang pindah atau tutup,” terang Asep.
Berdasarkan jawaban penyidik di persidangan, sambung Asep Muhidin, Hakim Sandi mempertegas pertanyaannya kepada saksi termohon, tentang potensi kerugian yang disebutkan pihak Kejaksaan itu berdasarkan apa. Apakah hanya bayangan atau sudah dilakukan perhitungan kasar saja, sehingga muncul kemungkinan kerugiannya muncul diangka sekitar Rp 1.3 Miliar.
“Hakim sampai mengulang sekaligus mempertegas pertanyaan klien kami sebagai pemohon, tentang metode apa yang dilakukan Kejari Garut. Saat itu penyidik mengatakan bahwa hitungan kasarnya bisa dipukul rata. Karena belum semua anggota dewan diperiksa juga, jadi dipukul ratanya seperti itu. Kali 1, kali 50 kali 5 tahun seperti itu,” katanya.
Mendapati jawaban saksi yang menyebutkan pihak Kejaksaan belum melakukan pemeriksaan kepada semua Anggota DPRD, dirinya kembali bertanya tentang disaat diterbitkannya SP3, semua anggota dewan diperiksa atau belum. “Dan ternyata saksi mengakui belum memeriksa semua anggota DPRD Garut,” ungkapnya. (Rls)
