Tasikzone.com – Adanya pemberitaan terkait statemen salah seorang bernama Asep Ahmad, pengusaha asal Garut yang mengaku sebagai tim sukses Pasangan Calon (paslon) 01, Santri (Syakur – Putri) mendapat reaksi dari salah seorang pengusaha tanaman hias sekaligus pegiat anti korupsi yang juga bernama Asep Ahmad.
Kesamaan nama ini yang membuatnya ingin meluruskan tentang berita yang dimuat salah satu media online terbesar di Jawa Barat, karena pada pemberitaan itu tidak memuat foto.
“Tim sukses pa Syakur dan Ibu Putri atas nama Asep Ahmad memberikan selamat atas kemenangan hasil quick count sementara kepada paslon 02 itu tidak ada masalah. Namun karena pada berita tersebut tidak mencantumkan foto narasumbernya, maka sebagian orang yang mengira itu saya, karena namanya sama,” ujar Asep Ahmad kepada wartawan, Kamis (28/11/2024).
Asep meminta kepada semua media yang memuat berita untuk menyertakan foto setiap narasumbernya, kecuali kalau narasumber terkait memang tidak mau atau tidak berkenan berkaitan dengan alasan yang logis.
“Saya berharap media manapun yang menyampaikan informasi melalui media massa bisa menyertakan juga fotonya. Dalam hal ini, saya secara pribadi dan profesi mendukung siapapun yang bertarung dalam Pilkada, namun saya pastikan bukan tim sukses. Saya adalah pembisnis dan pegiat anti korupsi,” terang Asep.
Asep berharap prosesi Pilkada berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin yang baik. Pemimpin yang bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Pertama yaitu Ketuhanan yang maha esa.
“Pancasila sebagai dasar harus dijunjung tinggi oleh semua warga negara Indonesia. Terkhusus untuk pejabat negara, siapapun dan tanpa terkecuali harus mempelajari dan memahami Pancasila, sehingga diharapkan dapat di implementasikan dalam memimpin suatu daerah, bahkan yang lebih luas yaitu memimpin negara,” jelasnya.
Pengusaha sekaligus mahasiswa di Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB) yang baru saja membuat makalah tentang Penegakan Hukum Bermoral Pancasila di kampus tempatnya menimba ilmu ini menilai, banyak pelanggaran hukum di Indonesia karena minimnya pemahaman tentang Pancasila.
“Oknum pejabat dan oknum masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum dipastikan tidak melaksanakan pengamalan Pancasila dengan baik. Bahkan ironisnya, banyak yang tidak tahu Pancasila itu apa, sehingga tentu tidak akan bisa mengamalkan Pancasila,” terangnya.
Asep berharap, kepada jajaran petinggi negara dari tingkat pemerintah pusat, provinsi dan sampai ke tingkat daerah dapat memahami arti dan isi Pancasila, sehingga negara Indonesia, khususnya Kabupaten Garut menjadi daerah yang maju, aman dan sejahtera.
“Apabila pejabatnya taat kepada Pancasila, utamanya sila pertama maka saya yakin ke empat sila lainnya bisa terwujud,” katanya.
Sila pertama, jelas Asep, secara tegas menyebutkan ketuhanan yang maha esa, artinya negara Indonesia berdiri karena Indonesia meyakini adanya Tuhan yang esa.
“Negara Indonesia berdiri karena para pendiri bangsa yang telah berjuang meyakini, hanya dengan kekuatan Tuhan bisa melawan sikap jahat dari penjajah. Selanjutnya para pendiri bangsa ini juga berharap negara ini makmur dan sejahtera, dan memerintahkan masyarakatnya untuk melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangan tuhannya,” terang Asep.
Namun jika terjadi sebaliknya, jika pejabat sebagai contoh dan tauladan tidak bisa mengamalkan sila pertama, maka bisa dipastikan kebahagiaan dan cita-cita besar bangsa ini hanya akan menjadi mimpi dan angan-angan semata.
“Saya berharap Presiden Prabowo Subianto dan jajarannya sampai ke tingkat RT dan RW bisa kembali mengamalkan Pancasila, dengan memasukan Pendidikan Moral Pancasila kedalam kurikulum pendidikan formal maupun informal, dari tingkat PAUD (Pendidikan Usia Dini) sampai pendidikan tertinggi,” imbuhnya.
“Saya berharap Presiden Prabowo Subianto dan jajarannya sampai ke tingkat RT dan RW bisa kembali mengamalkan Pancasila, dengan memasukan Pendidikan Moral Pancasila kedalam kurikulum pendidikan formal maupun informal, dari tingkat PAUD (Pendidikan Usia Dini) sampai pendidikan tertinggi,” imbuhnya.
Asep menyebutkan, dirinya mengapresiasi salah satu Jenderal yang menjabat sebagai petinggi Satgas Saber Pungli) (satuan tugas sapu bersih pungutan liar) yang giat menggalakan pemahaman hukum hingga ke instansi-intansi pemerintah yang isinya terdapat pejabat dengan jenjang pendidikan sangat tinggi.
“Sekretaris Satgas Saber Pungli, Irjen Pol. DR. H.Andry Wibowo, S.I.K., M.H., M.Si belum lama ini diundang oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Garut dalam rangka sosialisasi pencegahan tindak pidana pungutan liar dengan pola berdakwah. Beliau selalu mengingatkan pejabat tentang pentingnya memahami nilai-nilai Pancasila dan ketaatan terhadap Tuhan yang maha esa,” terangnya.
Untuk itu, jelas Asep, maka semua jajaran pemerintah, bukan hanya pihak Satgas Saber Pungli juga harus terus menggalakan pendidikan tentang nilai-nilai moral Pancasila. Bukan hanya di lingkungan pendidikan saja, melainkan di semua komponen yang ada di NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Di sekolah, pesantren, partai politik, kantor-kantor pemerintah, kantor swasta, komunitas, petani, buruh, pedagang bahkan sampai masyarakat yang ada rumah tahanan (rutan) dan masyarakat yang ada di lembaga permasyarakatan (lapas) semua harus dijejali dengan nilai-nilai Pancasila,” tegasnya.
Jika setiap butir Pancasila bisa dipahami, maka sila ke lima akan terwujud. “Untuk mengingatkan 5 butir Pancasila diantaranya, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, 3. Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang berjiwa pemimpin, berkarakter, bijaksana, dan berkepribadian teguh,” pungkasnya. (***)