Tasik Zone Kreativitas Muda Untuk Indonesia
Related Articles
Kota Tasikmalaya, tasikzone.com – kemunculan petisi di detik akhir jelang Pemilu tahun 2024 terkesan ditunggangi kepentingan politik tertentu. Indikasinya petisi justru keluar mendekati puncak demokrasi Bangsa tidak dari awal proses demokrasi.
Hal ini disampaikan Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam KH Ruhuiyat Tasikmalaya Dr. Maulana Janah, kepada wartawan, sabtu (03/02/2023)
“Pertama terkait petisi yang ada dari perguruan tinggi negeri maupun swasta dan dari para guru besar saya pikir semangatnya bagus untuk kawal demokrasi agar sesuai koridor perundang undangan yang ada,” kata Dr Maulana Janah
Namun, petisi harus berjlaan apa adanya jangan sampai ada kesan petisi dari kampus ditunggangi kepentingan politik yang pada akhirnya mencedirai petisi itu.
“Kalau semangatnya bagus tapi jangan dinodai kepentingan politik tertentu bahkan menguntungkan kepentingan tertentu harus dipikirkan lagi bukan isinya tetapi momentum keluarnya petisi ini,” tuturnya.
Pertanyaanya, kenapa petisi tidak digulirkan dari awal kontestasi kenapa diakhir maka ini berpotemsi menimbulkan persefsi negatif ini perlu kehati hatian para akademisi sampaikan petisi.
Lanjutnya, penyampaian petisi jangan disertai provokasi untuk melakukan tindakan melawan hukum. Demokrasi harus dijalankan utuh tanpa mendeligitimasi kepemimpinan nasional.
Demokrasi tidak boleh secara anarkis karena akan berinflikasi pada kepercayaan dunia internasional hingga ancaman gangguan perekonomian.
“itu petisi jangan sampai dipersesikan tidak baik, apalagi ada ajakan hal hal anarkis untuk keos gak boleh gitu, Demokrasi kita harus berjalan utuh secara baik kalau ada kekecewan dalam demokrasi mari kita perbaiki bersama besama dan akhir demokrasi adalah pemilu 14 februari,”ucapnya.
“Saya menolak secara pribadi kalau ada pandangan pandangan anarkis keos, tidak boleh ada bahasa keos kita harus berikan pendidikan politik pada masyarakat pemilu harus jalan damai dan berkualitas,”tegas Maulana Janah.
Lebih jauh Maulana Janah menyinggung, proses kepemimpinan Presiden Jokowidodo harus selesai sampai akhir. Alasanya, Kepemimpinan Jokowidodo merupakan proses legitima yang sah dan definitif. Upaya provokasi untuk mendeligitimasi kepemimpinan nasional harus ditentang.
“Persoalan mendeligitimasi kepemimpinan ini kan kurang bagus. Harus selesai presiden jokowidodo sampai akhir karena hasil legitimasi bangsa ini. Ini juga demi stabilisasi ekonomi dan kepercayaan dunia asing,” kata Maulana Janah.
Disisi lain, Masyarakat termasuk akademisi harus fair mengakui jika Jokowidodo berhasil dalam pembangunan Bangsa ini. Persoalan ovid 19 dan guncangan ekonomi global jadi salah satu bukti keberhasilan Presiden Jokowidodo. Bangsa ini bisa melalui Covid 19 dan tantangan ekonomi hingga berhasil melaksanakan Proses Demokrasi tahun ini.
“Kalau melihat pemberintahan Jokowidodo saya fikir harus fair. Kalau mau sempurna gak ada pemerintahan di dunia yang sempurna. Kita hatus adil apresiasi Presiden Jokowi yang membawa kita keluar dari persoalan Covid 19 belum lagi masih berdiri kokoh bangsa ini dari terpaan badai ekonomi global,” kata Maulana Janah. (***)
