Tasik Zone Kreativitas Muda Untuk Indonesia
Related Articles
Kota Tasikmalaya, tasikzone.com – Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya kembali memanggil instansi Dinas, kali ini Dinas yang di panggil adalah Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya untuk memaparkan hasil kinerja pada tahun 2021 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Rapat I.
Menurut Ketua Komisi IV Dede Muharam, pihak DPRD menanyakan salah satu program kerja yang salah satunya menyoal tentang seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
“Hasil informasi dari Dinas Pendidikan Kota, dari dua tahapan testing ada sekitar 670 kurang lebih yang lolos sehingga tinggal tahap ke tiga”ujar Dede saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (10/1/2022).
Pemerintah Kota, terang Dede, sempat mengusulkan untuk tahap ketiga tidak perlu diadakan tes, cukup sampai tahap dua. Karena, kata dia, terlalu berat dari sisi anggaran yang harus di keluarkan pemerintah daerah melalui APBD.
“Surat disampaikan ke Menpan ternyata ditolak, tetap tahap ke tiga harus dilaksanakan”terangnya.
Dalam seleksi tahap tiga, Dede menyebut, ada syarat yang harus dipenuhi peserta. Tentunya, sesuai dengan bagaimana kebijakan dari pemerintah pusat.
“Ya mudah-mudahan syaratnya menguntungkan bagi guru honorer”katanya.
Dede menjelaskan, ada beberapa hal yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan dalam RDP tersebut, menyangkut dengan perbaikan-perbaikan atas kekurangan yang terjadi tahun 2021.
“Tentang mekanisme UNBK, jadi masih banyak sekolah yang komputernya terbatas. Sehingga ada yang harus nyewa dan sebagainya”tuturnya.
Kemudian, lanjutnya, tentang penyebaran Ruang Kelas Baru (RKB). Sebab menurutnya, itu harus dilihat dari sisi prioritas.
“Jadi jangan sampai yang sudah banyak jadi semakin banyak RKB nya, sementara ada sekolah yang RKB nya masih minim. Itu pun harus jadi prioritas Dinas”ujarnya.
Lalu, dari berbagai hal yang disampaikan. Ada yang paling disorot DPRD yaitu mengenai zonalisasi. Terutama ada beberapa daerah di Kota Tasikmalaya yang belum mempunyai SMP Negeri.
“Kasihan kan, seperti daerah karete Kawalu dan sebagainya. Sehingga ya untuk asas keadilan itu pun sama harus diprioritaskan, nanti kan mereka tidak masuk dalam zona”pungkasnya.(malby)
