Kota Tasikmalaya, tasikzone.com – Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Agus Wahyudin, SH., MH, menanggapi serius perihal aspirasi yang disampaikan oleh Forum Mujahid Tasikmalaya (FMT).
“Reaksi ini tentu harus ditanggapi serius oleh pemerintah, sebab ini merupakan kepedulian terhadap MUI”katanya disela audiensi, Rabu (24/11/2021).
Agus menerangkan, eksistensi MUI, awalnya kesepakatan umat Islam dan Pemerintah. Bahwa, pemerintah saat itu butuh keberadaan MUI.
“Tapi maksud saya begini jangan sampai isu pembubaran MUI ini jadi isu dalam rangka memecah belah antar agama atau umat beragama”ujarnya.
Oleh karena itu, kata dia, tentu pemerintah harus sigap dalam hal ini, cepat mengambil respon dengan memberikan penjelasan bahwa tidak ada niatan itu.
“Tapi kan dengan isu yang beredar diluar tanpa di jelaskan langsung oleh pemerintah ini akan jadi bola salju lah, blunder berkepanjangan”ucapnya.
Sedang, untuk isu lokal terkait vaksinasi dan bansos, menurut Agus, bansos ini bukan satu kali persoalannya.
“Emang dulu persoalan big data dan segala macam, ini harus segera disikapi dan sudah disampaikan oleh DPRD sebetulnya”katanya menerangkan.
Beberapa pihak, lanjut dia, harus bisa bekerjasama. Antara penerima, penyalur dan pemerintah melalui Dinsos.
Di samping itu aparat pengawasan baik dari inspektorat atau penegak hukum harus hadir.
“Bahwa ada barang-barang yang tidak sesuai dan lain sebagainya, itu menjadi hak masyarakat untuk senantiasa bersuara”lanjutnya.
Terkait dengan kebijakan pemerintah yang memberlakukan vaksinasi menjadi syarat untuk mendapatkan bansos ia meminta untuk di tinjau ulang.
“Sudah disampaikan juga ke pemkot secara resmi, langsung ke walikota. Saya minta ke pak walikota bersama-sama bersama gugus tugas yang lain untuk duduk bersama”ucapnya menjelaskan.
“I’ts Ok kita dalam rangka mempercepat vaksinasi itu ada reward dan punishmen, tapi jangan sampai punishmen ini membuat persoalan baru”pungkasnya.(malby)