Kota Tasikmalaya, tasikzone.com-Forum Transportasi Massal bersama Jaringan Aspirasi Warga Sukapura kembali. Melakukan Audensi lanjutan bersama DPRD Kota Tasikmalaya kaitan Carut Marutnya Penyaluran BPNT.
Audensi yang diadakan di Gedung Paripurna ini merupakan agenda kedua yang mengundang Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Sosial, dan PT Pos.
Namun setelah menunggu, bahkan Audensi sempat di Scor hingga 15 menit oleh Pimpinan Sidang yang pada saat itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Muslim S.Sos. hingga waktu Scor berakhir Seksa Kota Tasikmalaya tidak hadir pada audesi tersebut.
“Tadi Kami dari Jawara dan Fortal sangat kecewa dengan ketidahadiran pemegang kebijakan dari Pemkot dalam hal ini walikota dan sekda” Kata Ir Nanang Nurjamil MM., Kordinator Audensi.
“Padahal ini berkaitan dengan masyarakat Kota Tasikmalaya, kami ingin dari pertemuan ini ada sebuah solusi dan keputusan yang disepakati bersama. Sehingga penyakuran bantuan ini bisa berjalan dengan tertib sesuai regulasi yang ada” Tambahnya
Karena tidak ada keputusan apapun, kami bersepakat untuk melanjutkan solusi dari kekisruhan ini melalui jalur Hukum.
“Dengan data yang ada kami akan menyerahkan laporan pengaduan baik polres maupun ke pidsus kejaksaan, Ada indikasi pungutan bansos yang melanggar ketentuan, kemensos sudah tegas jangan ada pemotongan, dan ini Bukan soal nilainya, tetapi tindakan yang sudah melanggar ketentuan yang berlaku”pungkasnya
Ditempat yang sama Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya menyampaikan terimakasih kepada Jawara dan Fortal yang Konsen terhadap Carut Marutnya BPNT.
“Kami dari Komisi IV sangat menyayangkan Ketidakhadiran Pa Sekda meski kami berhusnudon beliau dengan kesibukan nya, Namun moment ini momentum yang tepat untuk mencari solusi di pembagian BPNT” Kata Dede Muharam kepada tasikzone.com
“Kami menyesal juga atas ketidahadiran Kepala Dinas Sosial, yang sudah beberapa kali tidak hadir ketika di undang dan selalu diwakilkan” Tambahnya
Oleh karena itu nasib 65.000 KPM banyak yang mengeluhkan dengan masih konsep pemaketan, namun kami apresiasi kepada beberapa kekurahan yang sudah Memberikan bantuan langsung dan tidak ada pengarahan pembelian sembako
Politisi PKS ini mengapresiasi Usul saran kalau pembagian BPNT harus diterima langsung oleh KPM dengan cara disampaikan door to door ke Rumah KPM
“Dari sisi Peraturan mensos, Dirjen PFM tidak akan terjadi kerumunan, uang diterima Langsung oleh KPM, Tinggal PT POS merekrut anak muda menyampaikan langsung bantuan kerl rumah rumah, dan ini akan meminimalisir masalah masalah BPNT ini, Kami sangat dukung”tandasnya.(rian)