Home / Peristiwa / Carut Marut PPDB, KCD Wilayah XII Dinas Pendidikan Provinsi Jabar Digeruduk Masa
IMG_20240628_080756

Carut Marut PPDB, KCD Wilayah XII Dinas Pendidikan Provinsi Jabar Digeruduk Masa

Kota Tasikmalaya, tasikzone.com – Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah XII Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat digeruduk masa, kedatangannya yaitu menyoroti carit marut permasalahan PPDB. Kamis (27/06/2024)

Ketua LSM Triga Nusantara (Trinusa), Dede Sukamajaya menilai sistem zonasi menjadi salah satu masalah yang banyak dikeluhkan oleh para orang tua murid.

“Banyak kasus yang terjadi ketika ada seorang pendaftar ditolak oleh sistem PPDB, dan ketika kami konfirmasi ke salah satu SMA Negeri di Kota Tasikmalaya tidak mempunyai alasan yang jelas dan terkesan banyak berdalih terkait tidak diterima seorang pendaftar yang padahal jaraknya yang hanya 468 meter saja,” tuturnya.

Lanjutnya, Berbicara soal sistem kita paham, akan tetapi janganlah sistem itu mengorbankan calon peserta didik hanya gara-gara kekurangan sedikit persyaratan, seharusnya ada kebijakan dan rasa keadilan terhadap calon peserta didik dan orangtua murid.

Dirinya menuturkan bahwa seharusnya ada sosialisasi masif terlebih dahulu yang dilakukan oleh para pihak sekolah atau panitia PPDB.

“Karena banyak orang tua murid yang tidak tahu soal sistem apalagi Test IQ, lantas berapa persen dari setiap sistem itu pihak sekolah menerima murid baru,” ujarnya.

BACA JUGA   Warga Cibodas Bongkar Markah Kejut Akibatkan Kecelakaan Pengendara Bermotor

Selain didepan KCD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, para pendemo juga melanjutkan aksinya ke depan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya.

Dede sukmajaya mengatakan bahwa aksi ini akan terus dilanjutkan dengan menginap dengan memasang tenda di depan gedung DPRD Kota Tasikmalaya sebelum adanya tindak lanjut atau kehadiran dari Ketua DPRD Kota Tasikmalaya ataupun yang mewaliki.

”Selain itu, kita akan bawa kasus PPDB dan juga soal Dana BOS ke Kejati, Kejagung maupun KPK supaya menjadi bahan laporan pengaduan kepada Aparat Penegak Hukum yang lebih tinggi. Karena, soal data Dana BOS sangatlah rentan untuk bisa dikorupsi secara masif,” jelasnya.

Dirinya menyayangkan ketidak pedulian Anggota DPRD terhadap kasus ini. Karena, sampai berita ini dimuat belum ada perwakilan Anggota DPRD yang bersedia menemui para peserta aksi.

“Sebab pada saat kita lalukan aksi swiping ke dalam gedung DPRD Kota Tasikmalaya, ternyata tidak ada satupun anggota dewan yang hadir di kantor tersebut,” tuturnya.

Selain LSM TRINUSA INDONESIA, LSM LAKRI, LSM BERANTAS, LASKAR SILIWANGI INDONESIA, GRIB JAYA, dan LASKAR MERAH PUTIH PERJUANGAN ikut serta dalam aksi unjuk rasa tersebut.

About redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *