Tasik Zone Kreativitas Muda Untuk Indonesia
Related Articles
Kota Tasikmalaya, tasikzone.com – Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Ali Rasyid menanggapi serius Terjun Bebasnya Bantuan Provinsi Jawa Barat Untuk Kota Tasikmalaya.
Menurutnya, berkurangnya anggaran banprov akan berdampak serius terhadap pembangunan di daerah. penurunan porsi bantuan tersebut sangatlah wajar terlebih jika hal itu dipicu oleh adanya klaim anggaran oleh oknum pejabat dinas.
“Jelas sangat berdampak sekali. Apalagi penurunannya cukup drastis, Nah kalau tidak segera dievaluasi atau Pemkot tidak ada komunikasi dengan pihak terkait saya khawatir 2024 makin berkurang,”Kata Politisi Partai Gerindra ini.
Yang paling parah Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Barat yang diamanahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya menuai banyak masalah. Lanjutnya, Diduga segelintir oknum pejabat dinas setempat melakukan Permainan.
Imbasnya, Banprov untuk tahun 2023 untuk Kota Tasikmalaya mengalami penurunan signifikan, hanya kebagian Rp75 miliar saja. Padahal sebelumnya, Kota Tasik mendapat porsi Banprov cukup fantastis Rp400 miliar.
Terlebih lagi, lanjut Ali, alokasi dana Banprov yang semakin mengecil itu bukan seluruhnya untuk membiayai pembangunan melainkan ada porsi untuk biaya kesehatan masyarakat miskin yang tidak mampu sebesar Rp10.659.798.288.
Dengan demikian, alokasi anggaran untuk pembangunan fisik tercatat hanya sebesar Rp65.427.458.288.
Menurutnya, jalinan komunikasi dengan pihak terkait sangatlah penting mengingat pembangunan Kota Tasik tidak bisa sepenuhnya mengandalkan dari APBD kota.
“Pembangunan di Kota Tasik tidak bisa menggantungkan ke APBD karena kecil. Karena itu, maka Pemkot harus kolaborasi dengan provinsi dan pusat. Ketika ada oknum yang mengganggu mesti disanksi karena merusak tatanan,”tegasnya.
Pemkot juga harus memastikan efektifitas kinerja pejabat dinas dalam mengelola anggaran agar pihak rekanan lebih bersemangat berkontribusi membangun Kota Tasik.
“Banyak hal yang harus dibantu sebenarnya. Ini sangat disayangkan, biasanya Kota Tasik dapat ratusan miliar. Kalau dinas terkait tidak efektif maka orang-orang yang katakanlah yang tadinya ingin kontribusi membangun malah tidak jadi,”pungkasnya.
Kabar beredar bahwa berkurangnya suntikan Banprov tersebut membuat para pengusung anggaran limbung dan jengah terhadap perilaku oknum pejabat dinas PUTR Kota Tasik.
Mereka bahkan lebih memilih memaksimalkan dana Banprov tahun ini di kabupaten kota lain ketimbang di Kota Tasik.
Sisi lain, Kota Tasikmalaya masuk dalam deretan kota termiskin ketiga se-Jawa Barat. Berkurangnya bantuan provinsi tersebut sangat riskan membawa efek serius bagi kenaikan angka kemiskinan.
“Kota Tasik masuk termiskin meski sudah di peringkat tiga. Kalau perilaku pejabatnya seperti ini terus, maka predikat kota Tasik sebagai kota termiskin ketiga di Jawa Barat tidak akan ada perubahan signifikan,”pungkasnya.
