Tasik Zone Kreativitas Muda Untuk Indonesia
Related Articles
Oleh : Siti Susanti Pengelola Majelis Zikir Assakinah Bandung
Sudah hampir satu tahun pandemi virus Corona melanda tanah air. Berbagai kebijakan pun dilakukan pemerintah guna menekan jumlah pasien yang terpapar virus. Kali ini pemerintah Indonesia, akan kembali memberlakukan pembatasan pergerakan masyarakat. Jika sebelumnya pembatasan pergerakan ini dinamakan PSBB, maka kali ini pemerintah menamai kebijakannya dengan sebutan PPKM.
Sebagaimana dilansir laman media Kontan.co.id, bahwa pemerintah secara resmi memutuskan untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama dua pekan ke depan, sehingga pelaksanaan PPKM berlaku hingga 8 Februari 2021 mendatang.
Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan bahwa kebijakan PPKM dilakukan dengan pertimbangan pada pengalaman sebelumnya yaitu saat diterapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada pertengahan September 2020 yang dinilai berhasil menekan kasus aktif Covid-19. Adapun, perbedaan PSBB dan PPKM dari sisi regulasi, PPKM tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 kepada seluruh kepala daerah di Jawa dan Bali. PPKM menyasar pada pembatasan kegiatan masyarakat secara terbatas berbasis pada kota dan kabupaten. Bukan secara keseluruhan provinsi, kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali.
Menilik lebih dalam kebijakan PPKM yang lebih longgar dibanding PSBB sebelumnya, maka diprediksi kebijakan ini pun belum efektif menekan kasus COVID-19. Hal ini terbukti, data per 31 Januari, jumlah kasus mencapai satu juta orang. Hal ini tidak terlepas dari model kepemimpinan di negeri ini yaitu sistem demokrasi kapitalis. Sistem yang sama persis dianut oleh sebagian besar negara di dunia yang sampai detik ini belum sukses menangani pandemi.
Adapun, kesuksesan penyelesaian pandemi dapat tercapai setidaknya karena dua hal. Pertama, pemerintah yang cepat tanggap menangani pandemi terutama pada masa-masa awal. Kedua, kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang diambil pemerintah.
Sistem demokrasi kapitalis dengan prinsip dasar dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, nyatanya hanya dijadikan jargon-jargon elit politik saja. Realitanya, yang terjadi selama ini para kapitalislah sebagai pemilik modal dinilai lebih berperan dalam menentukan arah kebijakan termasuk terkait pandemi, ketimbang mendengar suara rakyat. Keengganan melakukan lockdown dari awal terjadinya wabah, karena kekhawatiran sektor ekonomi adalah salah satu indikasi bahwa pemerintah lebih pro kepada para kapitalis. Padahal, banyak pihak yang menyerukan untuk memberlakukan lockdown sejak awal.
Akibat dari track record pemerintah itulah, sehingga masyarakat saat ini sulit untuk percaya akan kebijakan yang diambil pemerintah. Fakta yang terjadi, masyarakat beraktifitas seperti biasa, berkerumuAn, berlibur, mendatangi tempat-tempat keramaian. Imbauan dari pemerintah seolah dianggap basa-basi oleh masyarakat. Wajarlah, jika angka kasus C-19 terus menaik dan tidak bisa diselesaikan dengan tuntas.
Berbeda dengan demokrasi, Islam memandang bahwa nyawa seorang manusia dinilai sangat berharga. Bahkan dikatakan lebih berharga dari bumi dan seisinya. Maka, kebijakan yang diambil dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia, termasuk dalam mengatasi pandemi. Di sisi lain, Islam memandang bahwa penguasa adalah pelayan masyarakat, bukan pelayan penguasa. Konsep Islam dapat dilihat dalam menangani wabah terlihat dalam beberapa hal:
1. Negara pada awal wabah akan melakukan tracing dan memisahkan mereka yang sakit dari yang sehat. Negara sebagai penanggung jawab pelaksanaan pendeteksi dini penyakit, seperti Swab, Rapid Test dan semisalnya. Ini dilakukan dalam rangka memutus rantai penyebaran penyakit secara cepat. Hal ini sebagaimana hadits : ” Janganlah pemilik unta membawakan untanya yang sakit kepada pemilik unta yang sehat.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Negara juga akan melakukan karantina wilayah pusat pandemi sebagaimana hadits Nabidalam HR. Bukhari yang artinya: “Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.”
2. Bagi mereka yang sakit, negara akan melakukan isolasi, pelayanan kesehatan secara gratis dan berkualitas, bukan dalam rangka mengambil keuntungan secara materi.
3. Negara akan mewujudkan sistem kesehatan yang baik ke arah pelayanan masyarakat. Seperti pengadaan fasilitas, dokter, tenaga medis dan lain-lain, termasuk melakukan penelitian-penelitian yg terkait kesehatan. Dalam sejarah, vaksin diberlakukan pada masa Islam diterapkan pada masa kekhilafahan Utsmani.
Semua langkah-langkah ini sudah pernah diwujudkan saat Islam diterapkan. Dan terbukti, tiga masa wabah pada saat itu mampu diselesaikan, yaitu saat ada wabah Amwas tahun 639 M, wabah Black Death di Granada dan Smallpox abad 19. Keberhasilan penanganan wabah masa Islam, berdasar pada paradigma sistem Islam yaitu:
1. Negara sebagai pelayan masyarakat sebagaimana hadits Nabi ” Seorang Imam (yang berkuasa atas masyarakat) bagaikan penggembala dan dia bertanggungjawab atas gembalaan (rakyat)nya”
2. Negara dalam Islam memiliki sumber pendapatan yang pasti untuk penanganan wabah, yaitu berasal dari kas negara (baitul mal). Ini bersumber dari pos kepemilikan umum yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan alam.
Maka, semua kebijakan dalam Islam dalam penanganan wabah dilakukan negara dalam rangka kemaslahatan masyarakat, bukan kemaslahatan segelintir masyarakat (kapitalis). Ini sangat mungkin dilakukan dengan pendanaan yang kuat dan pasti, melalui konsep Baitul Mal yang bersumber dari pengelolaan kekayaan alam, Fa’i, Kharaj, jizyah, zakat, serta infak dan sedekah.
Saatnya, wabah dihentikan dengan menerapkan konsep-konsep yang Islam ajarkan. Terbukti efektif dan komprehensif.
Wallahu A’lam
Ket foto :ilustrasi
